Demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang
dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik
secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan
pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang
memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini
berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang
terbentuk dari (dêmos) "rakyat" dan (kratos) "kekuatan"
atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik
negara-kota Yunani.
Suatu pemerintahan demokratis
berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang,
seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu,
perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak
ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen
demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai
sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada
kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan
mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi
hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat
menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi
langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam
pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern,
seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya
dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi
perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang
berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika
Serikat dan Perancis.
1. Demokrasi di Negara Barat
Konsep demokrasi yang berkembang di barat
merupakan konsep yang lahir dari masyarakat bawah yang kemudian memberikan
bentuk demokrasi barat itu sendiri. Ketika konsep yang dianggap ideal dan
berkembang di barat ini diterapkan di negara berkembang, terjadi pertanyaan
baru tentang bagaimana sebenarnya konsep, teori dan karakteristik dari
demokrasi tersebut. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi adalah produk barat
yang dipaksakan untuk diterapkan di negara berkembang dan yang belum tentu
sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat barat adalah masyarakat modern
dengan tingkat pemahaman yang lebih baik dan tingkat ekonomi yang telah maju
dibandingkan masyarakat di negara berkembang yang masih termasuk dalam kategori
masyarakat tradisional dengan ekonomi dalam bidang agraris. Sehingga tidak
heran negara berkembang masih banyak sedang mencari bentuk demokrasi itu
sendiri.
Terlepas dari paparan tentang demokrasi di
negara berkembang tersebut di atas, tulisan ini akan membahas tentang demokrasi
yang ada di dunia dengan kasus yang sangat menarik tentang penerapan demokrasi
tersebut di Amerika Serikat. Mengambil contoh Amerika Serikat dikarenakan
negara ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai negara yang paling demokratis
saat ini. Meskipun hal tersebut perlu dianalisa lagi kebenarannya dengan
berbagai kondisi saat ini. Namun setidaknya praktik demokrasi tersebut dapat
dilihat di Amerika Serikat dan memang negara inilah yang dianggap motor
penerapan demokrasi di dunia khususnya di barat yang selanjutnya diharapkan
menjadi acuan negara berkembang dalam penerapan demokrasi di negaranya.
Dari sekian banyak konsep dan teori
demokrasi, di Amerika Serikat diterapkan demokrasi liberal dengan beberapa
karakteristik tentunya. Jika ditarik konsep demokrasi liberal ini, ia akan
mengacu pada teori demokrasi pluralis atau pluralisme demokrasi yang
dikemukakan oleh Robert Dahl. Dalam kaitan itulah, penerapan demokrasi di
Amerika Serikat dengan demokrasi liberal dilihat dari sisi pengakuan atas
pluralismenya.
Demokrasi
Liberal (Amerika Serikat)
Demokrasi liberal atau demokrasi
konstitusion adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional
hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal,
keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan
pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada
pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan
hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan
pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes,
John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi
liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman
sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi
langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk
menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat banyak dipraktekkan di Amerika
Serikat, Britania Raya dan Kanada.
2. Demokrasi di Indonesia
A. Pelaksanaan
demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 ).
Tahun 1945 - 1950,
Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.
Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan
oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat
sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang
berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan
dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa
negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
- Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober
1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
- Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945
tentang Pembentukan Partai Politik.
- Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945
tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
B. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
1. Masa
demokrasi Liberal 1950 - 1959
Masa demokrasi
liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai
Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan
parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai
politik.
Namun demikian
praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :
- Dominannya partai politik
- Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
- Tidak mampunya konstituante bersidang untuk
mengganti UUDS 1950 atas dasar kegagalan itu maka presiden mengeluarkan Dekrit
presiden
- Bubarkan konstituante
- Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Masa
demokrasi Terpimpin 1959 - 1966
Pengertian
demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang
berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua
kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan
ciri:
- Dominasi Presiden
- Terbatasnya peran partai politik
- Berkembangnya pengaruh PKI
C. Pelaksanaan
demokrasi Orde Baru 1966 - 1998
Pelaksanaan demokrasi
orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru
bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang
melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil
menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
SUMBER :
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat
http://demokrasiindonesia.com/2014/03/23/pemerintahan-demokrasi-dan-politik-negara-amerika-serikat/
