Demokrasi Secara Luas & Deokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari (dêmos) "rakyat" dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.

1. Demokrasi di Negara Barat

Konsep demokrasi yang berkembang di barat merupakan konsep yang lahir dari masyarakat bawah yang kemudian memberikan bentuk demokrasi barat itu sendiri. Ketika konsep yang dianggap ideal dan berkembang di barat ini diterapkan di negara berkembang, terjadi pertanyaan baru tentang bagaimana sebenarnya konsep, teori dan karakteristik dari demokrasi tersebut. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi adalah produk barat yang dipaksakan untuk diterapkan di negara berkembang dan yang belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat barat adalah masyarakat modern dengan tingkat pemahaman yang lebih baik dan tingkat ekonomi yang telah maju dibandingkan masyarakat di negara berkembang yang masih termasuk dalam kategori masyarakat tradisional dengan ekonomi dalam bidang agraris. Sehingga tidak heran negara berkembang masih banyak sedang mencari bentuk demokrasi itu sendiri.

Terlepas dari paparan tentang demokrasi di negara berkembang tersebut di atas, tulisan ini akan membahas tentang demokrasi yang ada di dunia dengan kasus yang sangat menarik tentang penerapan demokrasi tersebut di Amerika Serikat. Mengambil contoh Amerika Serikat dikarenakan negara ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai negara yang paling demokratis saat ini. Meskipun hal tersebut perlu dianalisa lagi kebenarannya dengan berbagai kondisi saat ini. Namun setidaknya praktik demokrasi tersebut dapat dilihat di Amerika Serikat dan memang negara inilah yang dianggap motor penerapan demokrasi di dunia khususnya di barat yang selanjutnya diharapkan menjadi acuan negara berkembang dalam penerapan demokrasi di negaranya.

Dari sekian banyak konsep dan teori demokrasi, di Amerika Serikat diterapkan demokrasi liberal dengan beberapa karakteristik tentunya. Jika ditarik konsep demokrasi liberal ini, ia akan mengacu pada teori demokrasi pluralis atau pluralisme demokrasi yang dikemukakan oleh Robert Dahl. Dalam kaitan itulah, penerapan demokrasi di Amerika Serikat dengan demokrasi liberal dilihat dari sisi pengakuan atas pluralismenya.

Demokrasi Liberal (Amerika Serikat)

Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusion adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat banyak dipraktekkan di Amerika Serikat, Britania Raya dan Kanada.

2. Demokrasi di Indonesia

A. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 ).

Tahun 1945 - 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.

B. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

1. Masa demokrasi Liberal 1950 - 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

• Dominannya partai politik
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 atas dasar kegagalan itu maka presiden mengeluarkan Dekrit presiden
• Bubarkan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS

2. Masa demokrasi Terpimpin 1959 - 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

• Dominasi Presiden
• Terbatasnya peran partai politik
• Berkembangnya pengaruh PKI

C. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 - 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

SUMBER :
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat
http://demokrasiindonesia.com/2014/03/23/pemerintahan-demokrasi-dan-politik-negara-amerika-serikat/